Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf. Foto: Oji/nr

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah pusat untuk memberikan Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) dengan jumlah yang memadai. Sebab, menurutnya, selama ini pemerintah memberikan perhatian yang rendah kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dibandingkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sedangkan tuntutan yang diberikan kepada PTS sama dengan PTN.

“PTN begitu banyak diberikan fasilitas, kesempatan bantuan dana, dan lain-lain. Sementara, PTS yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah PTN, dibebankan hal yang terlalu banyak tanpa bantuan (operasional). Misalnya harus merger, harus bikin Lampus Merdeka, harus link and match dengan dunia kerja. Itu semua adalah cost tapi bantuan dari pemerintah pusatnya nggak ada,”ujar Dede ketika ditemui tim Parlementaria, usai Rapat Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022)

Ia menjelaskan, salah satu konsep BOPTS yang diusulkan Komisi X, yakni akan ada klasifikasi atau kriteria tertentu yang bersifat umum pada PTS. Misalnya, kriteria bantuan untuk PTS yang sudah berkembang dan memiliki prestasi atau kriteria bantuan untuk PTS yang kompetitif dengan dunia riset.

“Itulah bentuk perhatian pada pemerintah yang mestinya pada Perguruan Tinggi Swasta seperti itu,” lanjut politisi Fraksi Partai Demokrat ini

Dengan perhatian pemerintah kepada PTS tersebut, dirinya berharap agar Perguruan Tinggi Negeri tidak berlomba-lomba bangun gedung untuk menambah mahasiswa baru. Melainkan menjadi fokus pada sisi kompetitif dan risetnya. Sehingga, ada asas keadilan di sana, dan semua warga negara bisa merasakan pendidikan tinggi.

“Biarlah (perguruan tinggi) swasta yang menerima jumlah mahasiswa baru yang tidak terserap ke (perguruan tinggi) negeri,” imbuhnya

Lebih lanjut, problem lainnya yang dialami perguruan tinggi yakni adalah pada dosen. Jumlah dosen saat ini menurutnya cenderung kurang, terlebih mereka memiliki beban yang berat. Yakni, di samping tuntutannya yang banyak, sulit mencapai gelar doktor, juga kesejahteraannya yang masih kurang.

"Oleh karena itu kita juga akan melihat sebetulnya apa yang menyebabkan (jumlah) dosen kurang? Karena untuk mendapatkan S3 selain mahal, juga itu tadi (masalah penyusunan) jurnal tadi ya kan,” ujar Dede. (hal/rdn)